4 Alasan Mengapa Kita Harus Menuntut Negosiasi Ulang Atas Kontrak Karya Pertambangan yang Merugikan Bangsa Indonesia

  Oleh : Virandy Putra

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, seluruh kontrak karya pertambanagn yang kita buat (baca : negara kita) dengan berbagai korporasi asing, pada dasarnya lebih menguntungkan pihak asing dan mergikan bangsa sendiri seperti misalnya kontrak karya dengan Freeport, blok Migas Cepu dan kontrak karya yang lain. Nampaknya negara kita sudah di “Brain-washed” bahwa kontrak karya yang telah dibuat, kita anggap sacrosanct alias suci, tidak mungkin dinegosiasi ulang, dengan alasan pacta sunt survanda, perjanjian yang sudah disetujui tidak boleh diotak-atik. Perjanjian itu harus dilaksanakan.

Kita memegang penuh doktrin pacta sunt survanda tetapi melupakan klausul hukum yang tidak kalah penting, yaitu kalusul rebus sic stantibus (‘thing thus standing’) yang berarti bahwa sebuah perjanjian menjadi tidak berlaku lagi (inapplicable) bilamana ada perubahan fundamental dengan konteks situasinya. Bila jelas sebuah perjanjian ternyata merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengusulkan negosiasi ulang terhadap perjanjian itu. Namun bila keberanian itu tidak pernah kita miliki, maka sampai kapanpun perjanjian yang merugikan tersebut—dalam hal ini sluruh kontrak karya pertambangan—akan terus berlaku dalam proses penjarahan sumberdaya alam negara kita dan akan terus berlangsung sampai berakhirnya kontrak tersebut.  Lebih parah lagi setelah semua kontrak berakhir, kontrak tersebut akan diperbaharui lagi sehingga memperpanjang exploitasi sumberdaya alam yang ada di negara kita yang menguntungkan pihak asing dan juga segelintir orang dari kelompok-kelompok tertentu saja.

Menurut Amien Rais (2008 : 48-51) paling tidak terdapat empat alasan mendasar bahwa sudah tiba saatnya kita segera menuntut negosiasi ulang atas seluruh kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia selama puluhan tahun terakhir. Keempat alasan tersebut yaitu :

1.    Doktrin, Pacta sunt survanda harus dipahami sekaligus dengan klausula rebus sic stantibus, sebagaimana diuraikan secara singkat diatas. Bila sebuah kontrak atau perjanjian ternyata dalam pelaksanaannya merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak merundingkan kembali kontrak atau perjanjian tersebut. Negara-negara berkembang seperti Venuzuela sudah cukup cerdas melakukannya, Kapan negara kita menjadi bangsa yang cerdas?

2.   Pasal 1 ayat 2 The International Right Covenant on Civil an Political Right mengatakan: 

    “Semua bangsa, untuk mencapai tujuannya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber kekayaan dan sumber daya alamnya. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan pada hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa kehilangan atau dihilangkan hak hidupnya”.

Jadi tidak ada alasan sampai kita takut mengelola kekayaan alam kita sendiri, apalagi untuk kesejahteraan bangsa kita sendiri pula.

3.   Tafsir yang agak luas dari Universal Declaration of Human Right (1948) memberikan kita keyakinan bahwa melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki untuk bangsa Indonesia sendiri adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Pasal 3 dan 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk menikmati hidup, kebebasan dan keamanan. Tidak diperkenankan ada seseorang yang dikekang dalam perbudakan dan penghambaan.

4.  Kita sudah merdeka hampir 7 dasawarsa. Sudah sangat terlambat kalau masih saja mengabaikan pesan dari UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bung Karno pernah mengajarkan, for a fighting nation, there is no journey’s end. Bagi bangsa pejuang tidak ada stasiun akhir. Ajaran dalam kitab suci  bahkan lebih jelas lagi : “Apabila engkau sudah usai menuanaikan sebuah tugas, hendaknya engkau bangkit kembali (menunaikan tugas yang lainnya). Dan Hanya kepada Tuhanmulah, hendaknya kamu beharap” (Al Qur’an: 94 : 7-8). Dengan demikian maka tak ada kata lain selain memberanikan diri menegosiasi ulang kontrak karya pertambangan yang sudah dibuat dengan korporasi asing tentunya demi kemajuan dan kemakmuran bangsa kita.

Sumber : Di kutip dari Buku "Selamatkan Indonesia : Agenda Mendesak Bangsa" karya Amin Rais (2008).

*Ditulis di Yoyakarta dan Disempurnakan di Belitung (Air Seruk), 27 Desember 2015